Sebuah Buku & Perbincangan di Sisa Sore

Dari kiri: Badauni AP, Syahrul S, Abd Karim, M Farid W Makkulau, Anggraini Amir
Foto: Sandi Vatrian

Pekik azan Asar baru saja bertalu, suara itu sesumbar terdengar di tengah bising laju kendaraan di depan patung Andi Mappe, tak jauh dari lokasi itu, dua orang pemuda sedang memasang spanduk di tembok Cafe Torani. Sore itu (21/4), Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP) akan menggelar bincang buku Gerak Demokrasi Lokal, Pergumulan dari Pangkep, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan ini, hadir Direktur Lapar, Abd Karim, Angraini Amir (Fraksi Demokrat, DPRD Pangkep) M Farid W Makkulau (Penulis, Pemerhati Budaya), dan Syahrul Syaf (Sekjend KKDP) selaku narasumber. Bincang buku dipandu oleh Badauni AP, penulis serial ‘Malas’ di jejaring sosial Facebook, yang juga anggota tim kerja advokasi KKDP.  

Bincang buku berlangsung selama kurang lebih tiga jam, selama proses itu, moderator lebih dulu memberi kesempatan kepada Abd Karim, selaku penanggung jawab atas penerbitan buku pertama yang mengulas pergulatan politik modern di Pangkep ini. Dalam penjelasannya, Abd Karim menyebutkan kalau lahirnya wacana demokrasi lokal, itu tak terlepas dari perkembangan demokrasi di negeri ini yang dimulai ketika Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin, kemudian Soeharto menghidupkan demokrasi Pancasila. Lalu, pasca tumbangnya Orba, dimulailah reformasi yang menelorkan UU Pemilu No 22 tahun 1999. Namun, regulasi ini mengalami kelemahan, sehingga perlu direvisi yang kemudian melahirkan  UU No 32 tahun 2004.

Dok: Lapar Sulsel

Pada 2005, dilaksanakanlah aplikasi UU No 32 tahun 2004, di mana daerah tingkat I dan II berhak menentukan kepala daerah melalui pemilihan secara langsung.  Melalui terapi Pemilukada inilah kemudian secara bertahap menumbuhkan aktor lokal, istilah untuk menyebut penguasa di daerah yang memupuk serta menguasai jaringan politik (baca: oligarki). Pada wilayah ini selanjutnya pergumulan politik lokal di masing-masing daerah bergulir.

Direktur Eksekutif Lapar, juga memberikan analisis terkait menguatnya Partai Politik di segala lini, misalnya, pemilihan ketua lembaga negara, seperti MK, KPK, dan lainnya. Mesti melaui proses pemilihan di DPR. Gejala ini tentulah bisa melahirkan tirani partai dalam perjalanan demokrasi. Sedangkan di level bawah. Lembaga masyarakat sipil (LSM/OMS) tak bisa berbuat sesuai tanggung jawab sosial yang diembannya. Hal itu diakibatkan persoalan klise, karena tidak adanya basis finansial  yang kuat dan berkesinambungan serta banyaknya aktivis LSM terlibat dalam tim pemenangan di setiap perhelatan pemilihan.

Pengakuan Legislator

Anggraini Amir, anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Demokrat, yang populer di kalangan aktivis LSM. Karena boleh disebut, beliaulah legislator perempuan paling vokal di parlemen.  Pada kesempatan ini, ia kembali membeberkan sejumlah ‘rahasia’ perihal kinerja sebagian legislator, katanya, tidak semua anggota dewan mampu bekerja berdasarkan kapasitasnya. Itulah yang mengakibatkan progres DPRD Pangkep mandek.

Kemudian kaitannya dengan fungsi pengawasan, dengan lugas ia mengatakan, “Pengawasan DPRD sepertinya diamputasi, karena DPRD tidak terlibat dalam pengawasan teknis terkait penggunaan anggaran.” Hal tersebut sungguh menjadi beban tersendiri baginya, ia miris melihat adanya anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia sangat menghimbau kepada calon legislator yang akan maju di bursa parlemen 2014, agar meyakinkan dirinya untuk benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat. “Legislator adalah jabatan publik yang tak boleh menyakiti publik.”  Pungkas perempuan berkaca mata ini.

Kritik

Narasumber ketiga, seorang penulis sekaligus pemerhati budaya, M Farid W Makkulau. Pertama-tama, Ia lebih banyak menyelami pengerjaan buku ini yang dianggap mengandung sejumlah kelemahan. Secara umum, buku terbitan Lapar Sulsel ini bisa dibagi ke dalam tiga kategori jenis penulisan. Artikel, esai, dan reportase, yang mana ketiga kategori inilah menyimpan kelemahan tersebut.

Tegas ia katakana kalau editor buku tidak bekerja, yang hanya mengkopi artikel, esai serta hasil reportase yang sebelumnya sudah dimuat di Majalah Mandat. Lebih dalam, anggota tim penulis buku Mata Qalbu Sahabat, biografi politik bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid ini mengungkapkan, kalau pemaknaan ‘Tiga Dimensi’ yang ia temukan dalam muatan buku,  dinilai tidak filosofis. Karena ciri tersebut juga melekat di kabupaten Sinjai yang juga memiliki tipologi wilayah yang sama. Jadi, tiga dimensi tidaklah tepat jika dilekatkan sepenuhnya untuk wilayah Pangkep sendiri, dan sebenarnya lagi, penyebutan tiga dimensi itu hanyalah produk bahasa politik guna memberikan pemetaan dan legitimasi terhadap suatu kawasan. Buktinya,produk komoditas yang paling menonjol di Pangkep, itu hanya berasal dari pegunungan dan darat. Kepulauan justru tenggelam dan sepertinya tidak tersentuh terapi program.

Kritik keras juga dilontarkan terkait reproduksi penamaan sungai Pangkep yang kini memakai nama ‘Kali Bersih’. Hal tersebut seolah mengkerdilkan sejarah serta semantik (makna bahasa) sungai itu sendiri.  Padahal sejak dulu, aliran sungai yang membelah kota Pangkajene itu sudah ada, bahkan aktivitas manusia di atas sungai sangatlah ramai yang menandai akan adanya suatu gerak kebudayaan yang melekat di benak masyarakat.

Karena itu,  sungai Pangkajene sangat erat kaitannya dengan cikal bakal penamaan daerah Pangkep itu sendiri (Pangkajen dan Kepulauan), yang berasal dari bahasa lokal (Makassar) Ampangkai Je’neka, yang berarti air yang bercabang, maka menjadi lucu dan keliru jika  sungai tersebut dialihnamakan menjadi ‘Kali Bersih’. Imajinasi Pemda ini sunggulah cacat sejarah dan sosiolinguistik, karena ‘Kali’ berarti saluran air dangkal, sedangkan sungai Pangkajene airnya mengalir sepanjang tahun. Kecelakaan sejarah ini juga pernah menghampiri pada masa pemerintahan Baso Amirullah, yang menyematkan nama sungai Citra Mas untuk sungai Pangkajene.

Mantan jurnalis Ujung Pandang Ekspres ini juga mengajukan telaah, kalau buku setebal 266 halaman ini belum mewakili wacana demokratisasi multikultural di Pangkep, karena minimnya analisis kebudayaan. Olehnya itu, penulis buku Manusia Bissu ini menantang KKDP dan Lapar Sulsel guna menulis buku yang lebih komprehensif terkait wacana demokrasi multikultural tersebut.

Provokasi Sekjen

Syahrul Syaf, secara gamblang mengatakan kalau buku ini perlu dibaca oleh calon pemimpin di Pangkep, kecakapan menulis juga perlu dikuasai oleh para pejabat publik, karena yang demikian merupakan cerminan pemimpin itu sendiri.

Sekjend KKDP yang juga Caleg DPRD Pangkep dari PBB, juga memaparkan: “Beberapa muatan buku ini,  lahir dari hasil pengamatan langsung di lapangan selama tiga tahun. Hal tersebut dilakukan oleh masing-masing angkatan peserta Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) dalam rentang 2010 hingga 2012.”

Alumni SDP angkatan pertama ini, selanjutnya membeberkan wacana terkait suksesi 2014. Pada pemilihan Caleg mendatang, ia kembali menempati zona satu, yang meliputi daerah pemilihan Pangkajene, Minasatene, dan Pangkep. Ia pun sangat optimis melenggang ke  kursi parlemen meski minim modal. Katanya, sudah waktunya DPRD Pangkep dihuni oleh mereka yang memang menguasai kerja-kerja seorang legislator.

Berbekal pengalaman empat tahun lalu, lelaki yang selalu tampil sederhana ini, juga sudah memiliki amunisi tambahan. Ia sangat bangga bisa menuntaskan studi di SDP, tentunya segala pengetahuan yang ia dapatkan selama mengikuti sekolah tersebut, dirasa sangat membantu dalam mengembang tugas legislator nantinya.

Harmoni

Karena diadakan di salah satu ruang publik di Pangkep (Café Torani),  olehnya itu, konsep kegiatan tetap mengedepankan asas deliberatif, menjunjung nilai kebebasan. KKDP selaku peyelenggara, tentunya sangat paham dengan situasi tersebut. Bagaimana pun juga, hak seseorang di ruang publik itu setara. Makanya, di tengah bincang buku berlangsung, pengunjung lain tetap asyik beramin Catur atau melayar di dunia maya tanpa saling terusik.

Usai narasumber memaparkan pandangannya, Badauni AP memberikan kesempatan kepada pengunjung, yang sebagian besar merupakan alumni SDP tiga angkatan. Penanggap pertama, Abbas Nur, sangat senang dengan adanya bincang buku. Menurutnya, diskusi yang selama ini dilaksanakan di Pangkep lebih banyak berkutat pada persolan teknis dari pada mendalami suatu hasil penelitian. “Sebuah buku adalah sebuah jerih yang telah dilakukan oleh seseorang dengan sangat serius.” Kata alumni SDP angkatan kedua ini.

Sukma Paramita, Caleg DPRD Pangkep dari Gerindra, juga bernada sama.”Membincang buku adalah usaha bagi kita untuk lebih memahami lagi sebuah realitas.” Sedangkan Syam, Koordinator Advokasi KKDP, melontarkan kritik atas kinerja Pemda selama tiga tahun terakhir. Menurut ayah tiga orang anak yang akan maju pada Pilkades Manakku, Labbakang pada September mendatang, ia tidak melihat adanya perkembangan terkait pelayanan publik. Bahkan, visi Pemda yang hendak menjadikan Pangkep sebagai daerah terungul dari segi perikanan, juga belum nampak.

Nada lain datang dari Syafar, lelaki tambun yang kini ikut seleksi komisioner KPU Pangkep, mengungkapkan kalau buku Gerak Demokrasi Lokal merupakan arsip kekecewaan, kritik, gagasan, dan harapan yang coba dituliskan peserta SDP selama tiga tahun. Ketua KPU Pangkep, Rahman Kambie, yang telat tiba. Juga memaparkan pandangannya. Meski buku tersebut belum ia baca tuntas, namun beliau memberikan apresiasi atas usaha Lapar Sulsel selama tiga tahun memfasilitasi hadirnya sekolah demokrasi dan menutupnya dengan sebuah buku. “Jadi, buku ini bisa disebut sebagai laporan Lapar Sulsel yang telah bekerja selama tiga tahun di Pangkep.” Tukas alumni Al Azhar, Mesir ini.

Di akhir acara, Badauni AP kembali memberi kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan pandangan penutup, selanjutnya, pemuda kelahiran 1987 yang juga terlibat dalam penulisan buku Mata Qalbu Sahabat ini mengatakan, kalau ke depan KKDP akan kembali menggelar bincang santai dengan topik yang berbeda, usaha yang demikian sebagai usaha guna menggeliatkan demokratisasi di ruang publik.

***

Pangkep, 22 April 2013