Pangkep, IPM, dan Kekayaan SDA (Catatan HUT Ke 53 Kabupaten Pangkep)

***

Lalu apa yang keliru dengan kemelimpahan SDA dan tingginya PAD Pangkep? Kita tentu bersyukur dengan anugerah ini. Tapi masyarakat mengharapkan gebrakan pemimpin daerah untuk menjawab persoalan komunal yang masih bertahan. Apa itu! Tak lain menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan menunjukkan keberpihakan dalam pengelolaan anggaran.

***

Apa yang terlintas di benak anda jika mengingat Pangkep? Tentu beraneka ragam asosiasi akan muncul, mulai bentangan Karst terbesar selain Maros, pemilik wilayah kepulauan terluas, hingga sebagai tempat tumbuh suburnya jeruk dan ikan bandeng. Itulah identitas yang menjadi penanda akan kabupaten yang merayakan hari jadi ke 53 tahun pada tanggal 8 Februari.

Namun bagaimana dengan situasi pemerintahan kaitannya dengan situasi kesejahteraan masyarakat. Untuk hal ini, parameter yang digunakan mengacu pada indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan lansiran data Bappeda Sulsel tahun 2011, menyebutkan IPM Pangkep masih bertahan di angka 20 dari 24 kabupaten/kota. Data ini tak jauh berbeda dengan hasil penelitian sejumlah lembaga yang telah melakukan riset, yang mana menemukan Pangkep masih tertatih pada peringkat bawah.

Jika kita mengajukan tanya terkait hal ini pada pemerintah setempat, maka jawaban klise yang selalu didengar, ialah terkait keberadaan empat kecamatan kepulauan yang dihuni sekitar 16 persen dari keseluruhan penduduk Pangkep. Hal inilah yang menjadi kontra dengan prestasi Pangkep sebagai pemilik PAD yang selalu masuk lima besar di Sulsel.

Patut diingat kalau di Pangkep tengah beroperasi puluhan perusahaan tambang. Termasuk BUMN PT Semen Tonasa, keberadaan perusahaan ini tentulah sebagai aset dalam peningkatan PAD yang dimaksud. Jadi, secara ekonomi. Sektor inilah yang dominan, kemelimpahan potensi alam (SDA) menjadi basis utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 9,18 persen di tahun 2012. Namun rupanya tak menjadi legitimasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami kabupaten yang terkenal dengan wilayah tiga dimensi ini.  

Data sensus penduduk miskin yang dilansir BPS Pangkep tahun 2011 menyebutkan 23.000 jiwa. Angka ini menanjak di tahun berikutnya menjadi 26.000 jiwa. Data ini tentu lahir berdasarkan perhitungan sistematis lembaga yang berwenang, sehingga sangat sedikit kemungkinan terjadi konspirasi guna kepentingan legitimasi politik. Lagipula, realitas ini sudah menjadi konsumsi publik di Pangkep.

Kualitas Demokrasi

Instrumen utama yang paling sah digunakan untuk mengecek perkembangan sosial  di Pangkep, barang tentu mengacu pada tata kelola pemerintahan yang berjalan sejauh ini. Kita tahu, Pangkep telah dua kali menggelar Pemilukada guna memilih pemimpin (2005 dan 2010). Dari dua perhelatan Pemilukada tersebut, suasana kondusif senantiasa berjalan mengiringi seluruh prosesi pemilihan. Sehingga konflik horizontal antar loyalis kandidat tidak terwujud. Atau melahirkan sengketa di ruang Mahkamah Konstitusi. Situasi ini menimbulkan tafsir rotasi kempemimpinan di Pangkep berjalan ajek, juga menunujukkan perilaku aktor politik yang bisa menerima hasil pilihan masyarakat.

Hanya saja, memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Bupati dan Wabup yang memenangkan Pemilukada Pangkep tahun 2010, masih menunjukkan pergerakan ke arah politik ‘kamar luar’. Pemetaan ini pernah diajukan oleh Ignas Kleden (2011) kala menanggapi sistem politik Sulsel. Ia mencontohkan kalau banyaknya penghargaan yang diraih Gubernur, adalah identitas guna menunjukkan citra kepada publik kalau Sulsel bergerak menuju pencapaian yang positif. Hal ini tentulah suatu prestasi yang patut diapresiasi. Namun, pergerakan ini tak sejalan dengan pembenahan ‘kamar dalam’.

Cerminan ini menurun pula di daerah, Pangkep misalnya. Berhasil mempertahankan piala Adipura dalam kurung waktu enam tahun secara berturut-turut. Fokus inilah yang terus dikembangkan dalam legitimasi pemerintahan. Sedangkan situasi dalam ‘kamar dalam’ seperti meningkatnya kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan ekologis di sejumlah titik karena aktivitas tambang. Penanganannya nyaris tak bergerak.

Bagai terjebak dalam euforia, sehingga ada yang selalu dilupakan dalam menangani situasi sosial. Padahal sudah ada data berupa angka (IPM) yang menjadi peta dalam memperbaiki kepincangan yang sudah bertahan lama. Karena bagaimanapun juga, menjawab kemisikinan mestilah disentuh dengan keberpihakan pada anggaran.

Penetapan APBD Pangkep tahun 2011, yang mana terjadi alokasi belanja yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Yakni anggaran birokrasi sebesar 60% dan alokasi publik hanya menyisahkan 40% dari total anggaran Rp. 665 Milyar. Adalah bukti dari minimnya perhatian pemerintah daerah untuk menyembuhkan luka di Pangkep. Utamanya menyangkut empat kecamatan kepulauan yang selalu menjadi sandungan.

Menumbuhkan Harapan

Lalu apa yang keliru dengan kemelimpahan SDA dan tingginya PAD Pangkep? Kita tentu bersyukur dengan anugerah ini. Tapi masyarakat mengharapkan gebrakan pemimpin daerah untuk menjawab persoalan komunal yang masih bertahan. Apa itu! Tak lain menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dengan menunjukkan keberpihakan dalam pengelolaan anggaran.

Untuk itu, sudah perlu dicanangkan gerakan ekonomi baru guna melibatkan partisipasi masyarakat. Mengingat kekayaan SDA yang ada sudah pasti akan mengalami titik akhir. Di mana tak bisa lagi dipaksakan sebagai komoditas. Pertimbangan ini mengacu pada gerak keseimbangan alam, bahwa SDA bukanlah sumber daya yang tak mungkin habis.

Nah, bagaimana itu dilakukan. Itulah tantangan yang harus dijawab secara bersama, bukan hanya disematkan pada Syamsuddin Hamid dan Abdurahman Assegaf selaku Bupati dan Wabup. Tapi juga seluruh komponen yang mendiami wilayah Pangkep.

Pada wilayah inilah, pemerintah daerah perlu memetakan prioritas pembangunan kemanusiaan yang dimulai pada titik yang selama ini terabaikan. Dengan tiga tipologi wilayah yang berbeda, bukan berarti ketiga wilayah yang dimaksud (Darat, Gunung, dan Lautan) tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan sebagai komoditas.

Harapan inilah yang saya kira perlu ditumbuhkan oleh pemerintah daerah, menunjukkan sikap keberpihakan yang jelas, baik melalui penganggaran maupun bentuk perlindungan terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena sikap yang demikianlah yang ditunggu, dan semoga bisa menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat di  hari jadi ke 53 kabupaten Pangkep.

***

Pangkep, 5 Februari 2013
Dimuat di Tribbun Timur, 15 Februari 2013