Nasib Program 9 gratis Pasca Wafatnya Bupati Pangkep

Ir. Syafruddin Nur, M.Si (Gambar: Pio)

Kabar itu datang begitu mendadak menghiasi layar HP masyarakat pangkep melalui layanan pesan pendek (sms) dan bisa dipastikan kalau rasa kaget yang tak biasa muncul menemani rasa penasaran yang semakin memuncak. Innalillahi wainna ilahi rajiun, telang berpulang kerahmatullah bapak bupati pangkep. Dari sumber yang bisa dipercaya. Begitu teks salah satu sms yang beredar. Sebuah tekanan yang kuat akan sahinya kabar tersebut.

Bapak bupati pangkep yang dibenak masyarakat pangkep dikenal dengan program beraninya dengan mencanangkan 9 program gratisnya, dan belakangan menambahkan dengan satu lagi program gratis yakni nikah gratis. Sebuah berkah program dari imbas desentralisasi daerah dan terlepas dari sejumlah permasalahan teknisnya di lapangan. Tapi paling tidak hal itu telah melegakan ekonomi masyarakat pangkep dibidang pendidikan dan kesehatan. 

Lalu pasca wafatnya beliau, terbersit harapan yang abu-abu akan kelanjutan dari program ini, mengingat masa peralihan (Pilkada) sebentar lagi akan digelar yang tinggal menyisakan waktu lima bulan. Dalam pesan sejumlah baliho yang terpajang di beberapa ruas jalan di pangkep, beliau (almahrum) memang mengajukan diri lagi sebagai incumbent dari calon kandidat lainnya. mesin kreatifitas setiap tim sukses sudah bekerja sejak awal dengan segala bentuk manuver untuk merebut empati masyarakat. Tapi ditanggal 30 januari semua aktifitas itu terhenti sejenak dengan segala persepsi yang susah dijabarkan. Mungkin dalam kenaifan berfikir kita, hal ini merupakan kemenangan kandidat lainnya, tapi entahlah. Hal itu kembali pada diri masing-masing.

Fokus tulisan ini mencoba mengetengahkan soal program gratis yang memang sulit untuk ditolak oleh akal sehat. Karena itu merupakan cita-cita lama sejak terbentuknya negara kesatuan ini sebagaimana yang termaktub dalam UUD 45 dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setelah reformasi 1998 hancurlah pahaman sentralisai kebijakan negara (pemerintah) yang ditandai dengan otonomi daerah. Lalu kemudian Ir. Syafruddin Nur menerjemahkannya secara berilian dengan menggratiskan beberapa item sektor pendidikan dan kesehatan.

Lain Pimpinan Lain Kebijakan

Pergantian pucuk pimpinan maka berganti pula kebijakan, hal itu telah dibuktikan dengan sejumlah data-data sejarah yang suda ada. Tak banyak pemimpin yang siap melanjutkan program pemimpin sebelumnya, meski program itu berdampak positif bagi masyarakat. Hal itu bisa terjadi dengan beberapa analisa sebagai berikut. 

Pertama, karena ego yang tidak proporsional, melanjutkan program pemimpin sebelumnya tentu merupakan tindakan yang tidak “kretaif” karena tidak memiliki program tandingan untuk membuktikan dirinya sebagai pemenang. Kedua, hal itu bisa menjadi bualan lawan politik lainnya dengan ocehan kalau sang pemenang sebenarnya sekedar bermodal uang dan jaringan keluarga, padahal tidak memiliki pandangan futuristik akan kebijakan yang positif bagi masyarakat. Ketiga, sikap ambigu yang sulit diluruskan, dalam artian melanjutkan program pemimpin sebelumnya dengan menghilangkan aksiden-aksidennya, semisal mengganti nama programnya.

Dalam ranah kebijakan pemerintah kabupaten pangkep setelah wafatnya bupati Ir. Syafruddin Nur ada ribuan atau bahkan lebih pekerjaan rumah yang harus diterjemahkan sebelum direalisasikan, hal ini bisa kita lihat dengan kebijakan CPNS, PTT (pegawai tidak tetap) dan GTT (guru tidak tetap), dari surat edaran mentri dalam negeri yang menerangkan kalau database pengangkatan tenaga honorer hanya diakomodasi yang telah mengabdi sampai batas tahun 2006 dan bila masih ada kepala daerah yang mengangkat status tenaga honorer tersebut menjadi PNS maka bukan tanggung jawab dari pusat lagi, melainkan tanggung jawab kepala daerah masing-masing. 

Terkait dengan hal ini, sampai sekarang masih ada pegawai dan guru yang memegang SK (surat keputusan) dari bupati disamping tenaga sukarela yang mengharap dari kerelaannya untuk masuk kedalam database pengangkatan PNS. Sejauh ini penulis memang belum mendapat kejelasan pasti baik dari pihak terkait (pemerintah) atau desas-desus dari teman-teman yang bergiat di LSM soal status mereka, tapi yang pasti kebijakan tersebut sudah merupakan kebijakan yang pro kepada pemberdayaan sumber daya lokal dan bisa dikatakan tindakan berani dari seorang kepala daerah. Pada salah satu kesempatan pidato bupati Ir. Syafruddin Nur di salah satu acara mengatakan kalau modal menjadi pemimpin di daerah bukan hanya sekedar bermodal uang semata, tapi butuh kecerdasan loby kepusat. Memang dalam kerangka kacamata diskursus politik, wacana desentralisasi (otonomi) daerah sebenarnya sebatas bayang-bayang, karena segalanya kembali lagi kepusat sehingga kembali terbingkai kedalam sentralisasi.

Karena sejauh ini determinisme politik citra atau demokrasi media yang dijalankan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dikatakan oleh Bony Hargens, pengamat politik muda yang kerap muncul ditelevisi itu, besar kecilnya tentu menjadi acuan oleh para pelaksana pemerintahan didaerah. Secara sederhana, hal ini dapat kita lihat dengan pajangan baliho yang memperlihatkan kepala daerah yang sedang berjabat tangan, berdampingan atau berpelukan dengan kepala negara atau dengan tokoh-tokoh nasional. Lebih jauh menurut pakar komunikasi politik Efendi Gazaly, hal itu memang merupakan bagian dari market politik hasil dari perkembangan media. Hanya saja, semoga kampanye media yang disebarluaskan juga sejalan dengan program-program yang pro terhadap rakyat.

Quo Vadis Pangkep Pilkada 2010

Jika tangis harus ada, itu sesuatu yang lumrah dalam sejarah peradaban umat manusia. Jika ada yang berubah, itu juga suatu keniscayaan. Dan menjelang Pilkada pangkep 2010 yang sisa berapa bulan lagi. KPU daerah mesti mencoret nama salah satu bakal calon yang akan ikut dalam pemilihan. Dan  konstalasi politik jelas berubah drastis. Disinilah kretifitas para kandidat dan tim suksesnya dipertaruhkan, karena setidaknya salah satu lawan yang ditakuti telah tiada, bola panas ini akan bergulir kemana, lalu apakah tim sukses dari Almahrum (Ir. Syafruddin Nur) bakal berhenti atau bubar? Jawabannya ada pada disisa waktu menjelang hari “H”.

Dari para maniak yang tidak segan lagi menunggu hari pemilihan itu tentunya muncul rasa dalam hati yang sepenuhnya belum terjawab, meski dari keseluruhan masyarakat pangkep ada yang tidak mendukung Syafruddin Nur, para pemilih tentunya merasa ada yang tidak seru. Layaknya piala dunia 2002 di Jerman tanpa kehadiran team oranye Belanda untuk mempertontonkan total footbalnya. Dan kurang lebih, seperti itulah yang ada dibenak masyarakat Pangkep kala menantikan arisan lima tahunan (baca: Pilkada). Yang jelas ada sensasi yang hilang dari degup jantung yang tak begitu berdegup.

Semua akan sepakat kalau Pangkep butuh pemimpin yang futuristik dari kelimpahan sumber daya alam yan dimiliki, hamparan lautan, bentangan pegunungan yang dibelah oleh daratan. Ketiga dimensi ini bila diracik dengan tangan pemimpin yang empaty terhadap masyarakat, maka tak perlu lagi dari kita masyrakat pangkep untuk keluar mencari penghidupan. Kita lahir dan besar di pangkep ini, dan sudah seharusnya kita berhak hidup didalamnya. Lalu apakah masyarakat pangkep sudah sadar akan hal itu.

Dari pasangan bakal calon yang selanjutnya akan bertarung, sebenarnya arah kebijakannya sudah bisa kita tebak. Tinggal menunggu sikap kepemimpinan yang akan menang nantinya untuk melanjutkan program yang sudah pro terhadap masyarakat atau tidak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam analisa penulis ada tiga hal yang akan muncul dalam diri pemenang pilkada 2010 ini. Semoga akal sehat kita semua dalam keadaan fit sehingga program 9 gratis atau 10 gratis menjadi pondasi awal dari keharusan kebijakan bupati yang terpilih.  

_

Disajikan untuk tes tertulis Sekolah Demokrasi Pangkep 2010 yang dilaksanakan oleh LAPAR  Makassar (Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat) kerja sama dengan KID Jakarta (Komunitas untuk Demokrasi) tanggal 6 Maret 2010.