Miraj Demokrasi





Demokrasi tidak membutuhkan lagi momentum. Perjalanan waktu telah mencatat lebih dari apa yang dibutuhkan manusia di setiap periode zaman di mana demokrasi dijalankan. Di negeri ini, demokrasi menjadi kosa kata apa saja. Sesuai siapa dan kebutuhan di mana ia disuarakan.

Demokrasi turun drastis. Dirental oleh mereka yang sanggup membayar lebih. Rendah sekali. Seperti tak pernah melampaui hakikat yang hendak dicapai. Meski demikian, demokrasi tak kunjung dimatikan. Muruahnya saja diamputasi selaku sistem pemerintahan yang dapat menjadi ruang bersama.

Menilik peristiwa situasi tata kelola wilayah di masa lalu sebelum negara kesatuan ini diproklamirkan. Ditandai dengan daulat kerajaan yang dalam praktiknya tetap mengedepankan asas musyawarah.

Pembumian ide dan nilai demokrasi di Sulawesi Selatan di era kerajaan di masa lalu, misalnya,  dalam Sulesana, Kumpulan Esai Tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa melalui perjanjian to manurung dengan pemimpin kaum di kerajaan Bone, Gowa, Soppeng, Luwu, dan lainnya. Juga bisa dijumpai melalui cerita rakyat, puisi (paseng) dan lirik tembang (kelong) rakyat, maupun pemikiran para to acca (cendekiawan).
Muatan perjanjian itu melahirkan pemufakatan mengenai batas hak, wewenang, tanggung jawab serta kewajiban raja dan rakyat. Bila dalam kesepakatan terjadi pengingkaran yang dilakukan raja. Maka sesuai panggadereng (tata nilai). Rakyat berhak menempuh tiga pilihan. Pertama, menurunkan dari jabatan (palessoi). Kedua, Hilangkan dari pijakan di bumi atau dibunuh (unoi). Ketiga, sepelekan atau tinggalkan (salaiwi). 
Sangat jelas dalam sistem ini mengandung nilai demokrasi dan aksi demokratik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aturan konstitusional ini ditegaskan dalam ungkapan: Luka taro arung (Batal ketetapan raja). Telluka taro adek (Tak batal ketetapan adat). Luka taro adek (Batal ketetapan adat). Telluka taro anang (Tak batal ketetapan kaum). Luka taro anang (Batal ketetapan golongan). Telluka taro to maega (Tak batal ketetapan orang rakyat).
Jelaslah, demokrasi itu dinamis dan tidak melulu menjadi sajadah suci para elite yang mementingkan golongan. Mengaitkan dengan situasi kerajaan di masa lalu, saya sepakat kalau tata nilai yang mengedepankan kepentingan orang banyak hanyalah persoalan kosa kata saja. Demokrasi tentu muasalnya dari bahasa Yunani, tetapi praktiknya sudah ada di setiap wilayah dengan konteks yang berbeda.

Sebab inilah mengapa demokrasi menjadi pertaruhan. Ketika sudah menyangkut perlengkapan kekuasaan. Kadang, demokrasi menjadi mantel. Digunakan untuk melindungi saja dan bukan sebagai media mengantisipasi.

Kita saksikan pertarungan orang-orang di partai politik selaku salah satu elemen dalam membangun demokrasi itu. Tetapi, coraknya sangatlah bengis, benturan yang terjadi menunjukkan kalau orang-orang tersebut mengedepankan syahwat kekuasaan.

Benar, jika kekuasaan perlu direbut untuk ditransformasikan menjadi seni merancang kepentingan semua golongan. Hanya saja, praktik perebutan kuasa yang nampak di depan mata kita yang dipertontonkan oleh mereka di beberapa partai politik justru menjungkirbalikan hakikat demokrasi.

Kenaikan

Dalam kalender ingatan di petak narasi peristiwa yang pernah berjejak, Mei menjadi kumpulan refleksi. Di awal bulan, 1 Mei menandakan tumpukan perjuangan para buruh di dunia. Esoknya, menghormati hari pendidikan nasional.

Belum selesai, 20 Mei ditetapkan sebagai strategi nasional dalam merangkum ingatan perjuangan kebangkitan. Meski bukan satu-satunya, perkumpulan Boedi Oetomo (BO) dicanangkan sebagai tonggak kebangkitan. Esoknya lagi, berselang abad, 21 Mei merupakan titik mundurnya Soeharto di tahun 1998.

Di ranah agama, Mei di tahun ini mentasbihkan perayaan dua kenaikan. 14 Mei untuk meresapi kenaikan Isa Almasih dan 16 Mei menghayati kenaikan Muhammad SAW (Isra Miraj). Dua agama bersumber dari monotoisme Ibrahim as ini menghamparkan darasan kehidupan yang perlu dibaca ulang.

Begitulah sekiranya, miraj, dari bahasa Arab yang berarti naik. Seyogianya menjadi gelitik bagi kita semua dalam menghayati kembali perjalanan yang pernah dilalui. Rentetan peristiwa refleksi yang telah disebutkan menjadi kembali titik refleksi.

Memaknainya dalam situasi perkembangan demokrasi, sudah perlu pula terjadi miraj. Bahwa demokrasi sudah sangat miskin makna dan kehilangan panutan pada orang-orang yang bergulat di dalamnya.

Sebutlah reformasi sebagai miraj demokrasi yang pernah dilalui. Kini, setelah tujuh belas tahun. Dan, di tengah perjalanan semester pertama pemerintahan Jokowi-JK. Miraj demokrasi perlu kembali ditapaki. Mengaitkan hubungan langit (muruah) dengan bumi (aksi).

***
Pangkep-Makassar, 22 Mei 2015

Komentar

Postingan Populer