Kaca Spion Tuan Presiden

  

Massa yang berduyun ke konser salam dua jari di stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juli 2014, diyakini sebagai lampu hijau kalau pasangan Jokowi-JK akan meraih suara terbanyak mengungguli Prabowo-Hatta. Waktu membuktikan. Sejarah mencatat. Lelaki yang gemar blusukan itu sah menjadi presiden ke tujuh NKRI dan JK wapres kali kedua.

Selasa, 27 Januari 2015, genap sudah pasangan Jokowi-JK mengemban amanat rakyat selama seratus hari. Tidak adil memang, jika pasangan pemimipin negara ini diukur di rentang hari saja guna menyelesaikan segala masalah. Namun, bukan berarti rakyat tak punya hak menagih komitmen setahap demi setahap.

Sudah diduga sebelumnya, masalah kronis yang mendapat perhatian penuh, ialah menyangkut korupsi. Semakin sensitif manakala dua lembaga penegak hukum berseteru. Kisah lama antara Polri dan KPK.

Jangan menagih menyangkut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, sebab isu korupsi selalu menyita perhatian. Aksi Kamisan keluarga korban tindak kekerasan masih terus berlangsung di depan istana. Maka bacalah kalau belum ada kejelasan keberpihakan pemerintah pada mereka.

Bukan sama sekali tidak ada, mungkin saja belum masuk skala prioritas. Memang ada Kementrian Hukum dan HAM, tetapi bebasnya Polycarpus sepertinya peringatan bila kasus pembunuhan Munir dianggap sudah selesai. Catat, ini goresan luka bagi keluarga, mereka, dan kita.

Besar kemungkinan, ada keluarga korban atau mereka yang selama ini berteriak menuntut penuntasan kasus HAM menyumbangkan suaranya untuk Jokowi-JK. Jika pun tidak, pasangan ini tentulah dianggap lebih baik ketimbang Prabowo-Hatta.

Tidak adanya jejak berdarah di tubuh Jokowi-JK di masa lalu, merupakan kesepakatan akan harapan. Sikap menimbang tentang peristiwa tersangkanya calon Kapolri dan penangkapan wakil ketua KPK, meski tidak bisa dianggap batu sandungan kecil. Narasi yang berkembang membawa kita pada dugaan kekuatan penyokong politik di balik Jokowi. Termasuk bagi JK, saya kira. Sebab ia hanya dipilih tanpa kendaraan partai politik.

Diamnya JK mengundang ribuan tanya, sekaligus petunjuk kekuatan kartel politik sangat kuat. Apakah revolusi mental telah menghentikan atau malah mematikan gerakan lebih cepat lebih baik. Ah! Ini sungguh teka-teki politik. Namun, bisakah perseteruan dua lembaga dianggap susunan pertanyaan mendatar saja. Lalu, apakah Jokowi-JK yang didukung rakyat sulit menjalankan logika instruksi sebagai turunan pertanyaan menurun. Selaku kepala negara, saya kira bisa ditempuh.

Ayolah tuan presiden dan wapres, ini bukan zaman politk Siti Nurbaya, kan! Jodoh politik Anda bukan di tangan ibu asuh. Sekali keridaannyalah sehingga tuan diperkenankan menunggangi punggung banteng bermoncong putih itu.

Rawatlah marwah, kehadiran tuan di partai bukanlah anak angkat apalagi paria yang selalu merasa perlu disantuni. Subcumandante Marcos, pemimpin tentara pembebasan Zapatista (EZLN) di lembah Lacandon, Meksiko. Berucap kurang lebih: kemenangan yang didapat bukanlah hasil merengek, melainkan hasil perjuangan.

Konteksnya boleh saja berbeda, atau ungkapan heroik tersebut tidak tepat dikutip di situasi semacam ini. Hanya saja, tak sudikah tuan berpaling ke belakang barang sebentar saja. Jika enggan, tetaplah menatap ke depan, tengok saja melalui kaca spion. Massa yang bersatu padu mendukung tuan sadar dengan siapa penantang Anda. Itu melebihi suara, tuan! Kesadaran mereka adalah doa. Mereka adalah Anda yang menjadikan kita menolak negeri ini membiarkan anak durhaka berkuasa.

Manusia yang berkerumun menjadi massa, walau belum mencapai angan-angan sebagaimana Tan Malaka mengimajinasikan. Tuan sudah memiliki ikatan dengannya. Gunakanlah hak untuk memberikan tuntutan politik. Massa butuh pemimpin revolusioner, bukankah tuan jauh hari telah menggelorakan teriakan itu.

Ingatlah, tuan! Meski massa merupakan kumpulan manusia-manusia otonom. Tabiat massa itu ada dan telah menjelma kaca spion bagi Anda. Gunakanlah kaca itu untuk mengecek kumpulan peristiwa dan ingatan yang tertinggal di masa lampau. Paling tidak, tuan presiden. Anda tidak akan terbentur bila melangkah ke belakang.

Tuan sendiri yang bilang, cakupan mengurus negara tidaklah seperti wilayah perkotaan atau provinsi. Lebih 500 kabupaten/kota dan 34 provinsi dengan segala situasi tantangannya. Perlu hati-hati memang. Hanya saja, tuan presiden. Menyibukkan diri mengikuti petak umpet logika hukum formal, amatlah melelahkan. Massa jenuh dengan semua itu.

Jika ada yang mengatakan: “Lantik saja kepala Kapolri, maka semua masalah selesai.” Pernyataan tersebut hinaan bagi Anda, tuan! Percayalah. Telaah ini tidak menggurui, tidak dianggap pengingatan juga tidak apa-apa. Sulitkah bila Anda menegaskan: “Saya ingin melantik Kapolri yang bersih. Tidak memiliki catatan kriminal.” Masalah bukan hanya selesai, tetapi berpotensi menghapus masalah sebelum dituliskan tebal-tebal yang menjadi bacaan massa.

Kaca spion, tuan, amatlah besar dan masih kinclong. Tengoklah, tuan! Kali saja dapat melihat massa yang menaruh harapan besar di pundak Anda sebelum melangkah lebih gagah ke depan. Sebelum seratus hari kedua tuan lewati.

***

Pangkep-Makassar, 30 Januari 2015

Dimuat di Tribun Timur edisi 3 Februari 2015