Skip to main content

Bila Anak TK Legislator Kita





Ketika Gusdur menyebut perilaku anggota DPR di Senayan mirip anak TK, seketika ada sangsi sekaligus tawa. Tak habis pikir, gedung parlemen dihuni anak bawang yang tak tahu harus berbuat apa. Padahal di sana ada kekuasaan.

Penyematan anak TK tentu mengajak kita untuk melihat kelucuan, bisa juga mengantar pada situasi anak manusia yang sedang tumbuh mengenal sesuatu. Pertanyaan timbul, apakah legislator tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya dipahami di gedung parlemen. Jawabnya boleh jadi iya dan boleh juga tidak.

Filsuf politk berkebangsaan Italia, Antonio Gramsci mengingatkan kalau semua orang pada dasarnya merupakan intelektual, namun tak semuanya berfungsi di masyarakat. Menggunakan logika berfikir ini, maka sinonim jika semua yang dinyatakan lolos di parlemen sudah tentu seorang legislator. Akan tetapi, tak semuanya berfungsi.

Sesuatu yang tidak berfungsi lagi disebut telah mati. Serupa bohlam yang tak mampu memberikan terang meski terkoneksi dengan arus listrik. Mereka, anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan seakan lupa tugas mulia yang diamanahkan. Apa itu, salah satunya membuat legislasi yang nantinya menjadi rujukan eksekutif dalam melangkah.

Melanjutkan pendapat filsuf Inggris, John Lock tentang trias politica. Filsuf Prancis, Montesquieu, menekankan pentingnya membagi tiga variabel lahan kekuasaan di sebuah negara modern. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga instrumen ini diharapkan menjadi parner untuk saling menjaga dan mengingatkan. Hanya saja, konsep pembagian kekuasaan ini menjadi abu-abu. Siapa yang mengawasi siapa.

Mereka di legislatif lupa atau memang tak memahami kerja-kerja seorang politikus. Banyak yang lahir sebagai akibat dari akumulasi bermodalkan alat peraga kampanye saja menjelang pemilihan. Hasilnya, lahirlah politkus spanduk yang kini banyak menghuni gedung parlemen.

Sosiolog, Ignas Kleden menegaskan kalau para profesional tidak boleh menjalankan profesinya tanpa pendidikan memadai di bidangnya. Namun, regenerasi para politikus terbalik, mereka keluar masuk partai politik seenak perut. Tidak ada rambu di sana yang “mengharamkan”, misalnya, seseorang yang tidak memiliki kecakapan di bidang politik, maka tidak ada tempat di dalam partai walau yang bersangkutan punya kuasa modal.

Lantas mengapa ini tetap terjadi, di tengah gempuran teknologi informasi, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mendapatkan referensi menyangkut bacaan yang dapat memperkaya pengetahuan. Atau jangan-jangan, letak masalahnya bukan di sana. Tetapi, bisakah ini dibenarkan: politikus tanpa literatur bukanlah persoalan.

Sulit menyepakati bila seseorang dikatakan profesional di bidang tertentu tanpa literatur. Tak perlulah kita mengulang kisah Bung Hatta yang membawa serta ribuan judul buku ke tempat pengasingannya di Banda Neira. Wajah para politikus yang banyak itu memang rabun baca.

Eka Kurniawan menyindir melalui cerpen Corat-Coret di Toilet, “Aku tidak percaya bapak-bapak anggota dewan, aku lebih percaya kepada dinding toilet.” Apalagi yang mau dipercaya jika kerja para legislator sebatas sibuk berdebat untuk kepentingannya sendiri. Anak TK saja tak sampai membanting meja bila sedang bermain.

Seseorang dikatakan politikus adalah medan kerja yang memadukan kecakapan untuk mempengaruhi berdasar argumentasi rasional dan ditopang keluasan pengetahuan. Bagi filsuf Yunani Plato, dalam bukunya, The Republic, menghendaki pemimpin negara seharusnya orang-orang yang memiliki pengetahuan tengan kebaikan. Tegasnya, politikus merupakan pemikir sekaligus raja. 

Saya menganggap, mereka yang telah disebut profesional sudah tentu memegang amanah publik, dengan kata lain telah menjadi pejabat publik meski tidak di lingkup formal. Profesional di sini tidaklah semata mencakup mereka yang telah memperoleh gelar akademik. Lebih dari itu, tetua di suatu kampung pun pantas disebut profesional. Sebab telah menguasai bidang tertentu yang dibutuhkan banyak orang.

Jalan menuju profesional itu (baca: mereka yang ahli di bidangnya) bukanlah hasil cetakan semalam. Melainkan telah melewati jenjang tertentu. Manis getiir sudah menjadi bumbu dalam prosesnya. Itulah mengapa, ada politikus yang ditunggu-tunggu sepak terjangnya sekaligus terdapat politikus yang sama sekali tak becus. Kedua tipologi umum ini ada di setiap parlemen di semua tingkatan.

Realitas yang nampak, politikus di lingkar legislatif sedang merayakan kematiannya sendiri. Membiarkan gedung parlemen menjadi kuburan atas ketidakberdayaan menjawab tantangan yang dihadapi. Ini jauh lebih parah ketimbang anak TK yang tak sampai hati merusak fasilitas bermainnya.

***
Pangkep-Makassar, 5 November 2014
Dimuat di Tribun Timur edisi 8 November 2014

Comments

Popular posts from this blog

Cerita Aidit, Dua Kumpulan Cerpen

Fredy S, Politik, dan Kita

Siapa yang kini mengingat Fredy S, penulis roman pop seks kelas wahid yang tak pernah kita ketahui jati dirinya itu. Kita tahu, Fredy S tentu bukan Pramoedya Ananta Toer atau Wiji Thukul, yang mana karya novelis dan penyair ini pernah diharamkan oleh sebuah rezim. Karya Ferdy S tidaklah senaas itu. Namun, cukup bernyalikah Anda mengeja novelnya di tempat umum?

Membaca Makna Tugu dan Patung di Ruas Pangkep

Jelajah Malam dengan Kue Putu di Kota Daeng

Jika anda sering jelajah malam mengelilingi kota Makassar dengan berkendara roda dua atau roda empat, sudah pasti anda pernah melihat penjual kue Putu. Tapi apakah anda pernah singgah dan mencicipinya?. Jika belum, ada baiknya anda segera mencobanya.

Lemari Abdullah Harahap