Pilpres dan Stigma Ketakutan

Stigma itu kejam, walau begitu, sangat ampuh dijadikan senjata untuk memenangkan pertarungan. Di setiap peralihan kepemimpinan, teror stigma menyebar dan menjadi fakta untuk terus diperbincangkan.

Negeri ini memiliki pengalaman stigma yang sempurna, malapetaka30 September 1965 bisa diajukan sebagai contoh terbaik. Setelahnya, lihatlah, bagaimana pelabelan komunis terhadap individu atau lembaga yang dilakukan Orba menjadi benteng untuk mengamankan kekuasaan selama 32 tahun.

Hasilnya, setiap kali pemilihan digelar di era Orba, memori masyarakat menyangkut kebrutalan komunis menjadi isu yang tumbuh dengan sendirinya. Seolah ada monster yang hendak merebut negeri ini. Karena itu, masyarakat memelihara ketakutan yang sesungguhnya hanyalah ilusi.

Saat itu, slogan bahaya laten komunisme menjadi hafalan wajib sebagai bentuk pengawasan kalau-kalau malapetaka 1965 terulang kembali. Dan kini, Orba secara simbolik telaf wafat beberapa tahun lalu. Tetapi, stigma menjelang peralihan kekuasaan belum mati.

Ketakutan bukan lagi mengenai komunisme, isu itu telah usang dan tidak laku di pasaran. Menjadi ironi kemudian, karena korupsi yang jelas menjadi musuh nyata sepertinya gagal menjadi stigma. Buktinya, di gelaran pemilihan legislator, suap atau tawar menawar suara tak bisa lagi dibedakan dengan perilaku sedekah. Terjadi pengaburan makna antara politik uang dengan modal politik.

Kembali ke Pilpres tahun 2014, sejauh ini belum ada deklarasi koalisi dari sejumlah partai yang akan mengusung pasangan calon dan wakil presiden. Lobi politik masih terus berjalan. Namun, yang pasti, teror ketakutan sudah beredar. Hal ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Pileg 9 April digelar. Sebab, dengan mudah kita dapat menjumpai warta beredar di jejaring sosial menyangkut sepak terjang seorang tokoh yang digadang untuk maju di Pilpres.

Entah dari mana datangnya informasi itu dan apakah datanya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, bukanlah soal. Intinya, menjadi sensasi dulu di tengah khalayak. Setelahnya, barulah diberi klarifikasi.

Warta itu pada dasarnya bermata dua, kalau tidak menjatuhkan pasti berisi pujian atau apresiasi berlebihan. Misalnya saja, dikabarkan latar belakang seorang tokoh yang menjungkirbalikkan pandangan kita sebelumnya mengenai tokoh tersebut. Ada juga yang menjelaskan sepak terjang seorang tokoh dengan jaringan teroris atau paham keagamaan tertentu.

Walau kabar itu beredar di jejaring sosial, media cetak yang menerapkan prinsip jurnalisme terkadang terpancing juga menjadikannya berita. Semakin kuatlah asumsi pembaca mengenai muatannya.

Dengan perkembangan media yang semakin luas, memungkinkan memang segala jenis isu dimunculkan untuk kepentingan tertentu. Gosip dan fakta bercampur menjadi informasi tanpa proses atau berdiri di atas etika.

Semua orang merasa bebas tanpa perlu takut untuk bersuara. Gejala yang sedari dulu diperjuangkan dalam menunjukkan kebebasan berpendapat. Hanya, kebebasan yang direngkuh berubah menjadi ruang kebablasan. Seseorang dengan seenak perut, misalnya, dapat memaki dan menghakimi apa saja tanpa ada pertimbangan.

Saya melihat kalau penyebaran kabar itu adalah bagian dari teror stigma menjelang Pilpres. Betapa tidak, kita mungkin akan menyimpulkan bila si A menjadi presiden, maka negeri ini akan digenangi air bah. Jika si B yang memenangkan pertarungan, bersiaplah kembali ke era otoriter. Sebaliknya, kalau si C menjadi presiden, negeri ini tak ubahnya dipimpin seorang boneka yang bisa diperintah apa saja.

Produksi stigma ini sesungguhnya mengarah pada bakal calon capres, yang mengemuka sejauh ini tentulah tak bisa dilepaskan dari sepak terjangnya di masa lalu. Bila dibagi, akan didapatkan dua kubu, militer dan sipil. Di ranah inilah perang stigma itu berlangsung, Gerindra, dengan perolehan suara di urutan ketiga, sungguhlah naïf jika tidak mengusung Prabowo Subianto. PDI-P telah menunjuk Jokowi. Dan, Abu Risal Bakrie selaku ketua umum Golkar sejak dulu telah memberikan signal walau masih perlu bertarung melawan kader partainya sendiri. Begitupun dengan jajakan partai di bawah tiga besar ini bila mereka menyepekati satu calon dalam koalisi bila itu terjadi.

Kita patut bartanya, untuk siapa teror itu. Saya mengajukan dua asumsi. Pertama, isu ini sangat memungkinkan sebagai upaya dalam melemahkan lawan politik. Dengan begitu, tokoh yang diwartakan menjadi pesakitan di masyarakat yang berujung pada hilangnya popularitas. Namun, di sisi lain, hal yang demikian boleh jadi sebagai strategi dari tim pencitraan sang tokoh itu sendiri guna meraup empati dari khalayak. Metode ini mendapat tempat dalam sepuluh tahun terakhir yang bisa dilacak pada politik citra presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menempatkan dirinya selaku korban.

Kedua, penyebaran kabar abal-abal itu bertujuan menyebarkan stigma yang menakuti warga. Jadinya, kita selaku pemilih merasakan tekanan akut, jangan-jangan itu ada benarnya. Setelah itu, terjadilah pengacauan tata pikir dalam menentukan pilihan di hari pemilihan. Sehingga, kita memilih presiden karena adanya rasa takut bukan lagi berdasar pada rasionalitas.

Intinya, saya kira, perilaku yang demikian adalah perwujudan ketidakseriusan merancang perubahan ke arah yang baik untuk negeri ini. Pembangunan fondasinya merupakan kebencian dan teror, maka hasil apa yang hendak dicapai.

Kita selaku warga negara terus mengalami pengalaman sejarah dan dipaksa atau terpaksa terlibat dalam proses peralihan kekuasaan yang sesungguhnya tidak melibatkan kita di dalamnya. Tetapi, selalu saja mengatasnamakan kita.

Jelas ada aktor di baliknya dan merekalah para pengkhianat yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dalih apa yang bisa membenarkan semua ini, bisakah itu disebut sebagai seni memenangkan pertarungan. Bagi saya, itu omong kosong. Lebih baik terlibat dalam peperangan berkepanjangan daripada membebek pada kelicikan.

Pilpres, sepertinya medan cuci tangan sejumlah tokoh yang berusaha merebut suara warga dengan mengabarkan bayang menakutkan. Jika sudah demikian, bisakah kita mengimpikan tak ada lagi manusia di republik ini ternista dari proses peralihan kekuasaan kali ini.

***

Pangkep-Makassar, 16 April 2014