Bagaimana Kalau Isunya Kemiskinan

***

Sebenarnya apa yang mengakibatkan penangan kemiskinan di negeri ini tersendat. Bukankah semua ucapan para elite selalu mengatasnamakan kemisikinan sebagai dasar untuk bekerja. Lantas! Apa yang keliru, atau jangan-jangan kemiskinan yang dipahami justru memendam perbedaan perspektif

***

Ya, bagaimana kalau isu yang mapan sekarang dialihkan ke persoalan kemiskinan. Masihkah kita menghibahkan waktu dan pikiran untuk berdebat, Meski pada dasarnya kemiskinan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena untuk mengetahui dan memahaminya, kita tak perlu lagi bantuan sebuah definisi.

Ya, bagaimana kalau isu difokuskan pada kemiskinan, masihkah kita mau berebut ruang di media untuk tampil berbicara, masihkah para wakil rakyat mau menyusun agenda untuk membuat panitia khusus (pansus) dalam merumuskan starategi untuk menangani kemiskinan. Ya, bagaimana kalau isunya adalah kemiskinan, masihkah presiden mau menyampaikan ceramah khusus atau mengumpulkan seluruh kepala daerah guna fokus menangani kemiskinan, dan tak sekadar menyelematkan partai.

Ya, bukankah dampak dari segala perilaku tercela para pejabat publik, itu sangat berpengaruh pada nasib jutaan masyarakat yang mendiami republik ini. Bahwa kemisikinanlah yang menjadi momok, karena banyaknya anggaran yang tidak tersalurkan serta keputusan yang tidak memihak pada perbaikan taraf hidup masyarakat.

Tiga Paradigma

Boleh jadi kemisikinan adalah wajah kita semua, wajah yang selalu dipoles dengan ragam kosmetik agar tertutupi rupa aslinya. Malah, kemisikinan seolah komoditas yang menggiurkan melebihi sumber daya alam.

Bukankah dasar dari segala pengajuan program yang dicanangkan semuanya untuk memutus jaring kemiskinan. Hanya saja, tak pernah benar-benar tuntas. Hal itu disebabkan sikap yang tak jelas dari penyelenggara negara, mulai dari penganggaran hingga implementasi. Sehingga persoalan kemiskinan selalu saja menjadi bahan argumentasi.

Sebenarnya apa yang mengakibatkan penangan kemiskinan di negeri ini tersendat. Bukankah semua ucapan para elite selalu mengatasnamakan kemisikinan sebagai dasar untuk bekerja. Lantas! Apa yang keliru, atau jangan-jangan kemiskinan yang dipahami justru memendam perbedaan perspektif.

Kita perlu mengecek hal ini, membedah paradigma atas suatu persoalan. Karena yang demikian tentulah berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menangani masalah yang dimaksud. Kemiskinan, misalnya. Jika pemerintah mengatakan kalau arah kebijakan sudah menuju pada penanganan kemiskinan. Namun masih saja selalu ada suara kalau pemerintah bertindak sebaliknya. Maka, sudah pasti ada perbedaan pandangan.

Untuk kepentingan penggeladahan ini, Kita memerlukan pisau bedah ilmu pengetahuan yang dalam hal ini meminjam analisis Jurgen Habermas (1972) yang membagi sudut pandang ilmu sosial menjadi tiga bagian:

Pertama, disebut instrumental knowledge. Paradigma ini bekerja untuk menaklukkan objeknya, dan menganut paham teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Sehingga melihat kemisikinan tak ubahnya sebagai fenomena alam. Untuk mengubahnya dibutuhkan metodologi dari hasil obeservasi objektif ilmiah yang tidak boleh dicampurbaurkan dengan pendekatan empati dan emosional, karena pengetahuan haruslah netral.

Sebenarnya pandangan ini hendak menapikan keterlibatan peran negara sebagai penanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan. Mengingat doktrinnya menghendaki manusia sebagai pemilik kuasa atas nasibnya sendiri dan tidak berhubungan dengan struktur sosial yang sedang berjalan.

Kedua, hermeneutic knowledge. Paradigma ini menekankan pada pemahaman yang mendalam atas suatu masalah, perlu suatu rancangan penelitian sosial secara apik agar bisa menjumpai akar masalah. Maka sering pula pandangan ini menggunakan pendekatan etnografi dalam mencari sebab musabab suatu persoalan. Hanya saja, pandangan ini berhenti sebagai proses penemuan semata dan membiarkan fakta bicara sendiri. Karena tujuannya sebatas memberikan gambaran yang mendetail sebagai perlawanan terhadapan pandangan instrumental knowledge.

Tapi di sisi lain, paradigma ini bisa digunakan sebagai pembuka menuju pengetahuan yang membebaskan, karena observasi yang dilakukan dalam melihat realitas kemiskinan justru mengunakan pendekatan emosional, empati, dan komitmen. Sehingga kemisikinan yang diteropong terasa lebih lengkap dengan memberikan perbandingan serta narasi keterkaitan dengan struktur sosial.

Ketiga, disebut dengan emancipatory knowledge. Paradigma ini mempertegas perjuangan sebagai lawan utama terhadap paradigma yang pertama. Menolak posisi ilmu sosial yang harus berada dalam posisi netral, karena yang demikian sungguh mustahil. Itulah makanya, jika terjadi realitas sosial yang pincang, tentulah berkait erat dengan sebuah sistem yang tengah berlangsung. Lebih jauh pandangan ini melihat kemiskinan bukanlah fenomena alam yang lahir begitu saja, melainkan ada dominasi yang juga sedang berlangsung seiring berjalannya sistem.

Selain mengajukan kritik, pandangan ini juga menawarkan solusi atas permasalahan yang ada. Bahwa kemiskinan yang menguak bukanlah akibat dari tidak adanya pengetahuan yang melekat pada kelompok masyarakat yang diberi label yang demikian, melainkan adanya dominasi struktur yang terjadi. Karena pelabelan masyarakat miskin merupakan pemberian dari kaum instrumental yang menyebut masyarakat adat, kaum miskin kota, dan masyarakat miskin di desa sebagai kelompok terbelakang dan tidak mengenal teknologi, sehingga perlu diubah ke arah yang modern.

Sebaliknya pandangan emancipatory menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan sosial itu sendiri. Justru masyarakat tak bisa dipisahkan dari proses sejarah yang telah mereka bangun selama hidup, karena di dalamnya sudah ada pengetahuan yang lahir dari perenungannya terhadap alam sekitar (indegenius people)

Lantas! Pandangan manakah yang masih dominan berjalan di negeri ini, dengan kerangka paradigma yang telah diuraikan, tentu kita sudah dapat menebak arah perubahan yang dijalankan oleh penyelenggara negara yang sering kita dengar melalui berbagai kesempatan dari media yang ada.

Dan saya kira, pandangan pertama (instrumental) masihlah dominan, maka jangan heran jika kita masih menjumpai realitas perampasan tanah ulayat rakyat serta penggusuran di berbagai daerah yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat. Atau kita tak perlu heran, kalau pemimpin yang dipilih melalui sejumlah pemilihan masih senang berdebat untuk menyelamatkan kendaraan mereka (partai) sambil mengatasnamakan rakyat. Terakhir, tak perlu heran kalau kemiskinan sulit menjadi isu nasional. Sebab sepertinya, kemiskinan adalah tabu jika selalu diumbar. Cukup diam saja, mungkin itu yang dikehendaki penguasa.

_

Dimuat di Tribun Timur, 21 Februari 2013