Sekolah Demokrasi Pangkep dan Gejala Perubahan



Pangkep di Awal Tahun 2010

Sebuah kelenganan sedang terjadi, jika tidak dikatakan lesuh. Kursi di salah satu ruang di kantor pemerintah daerah sedang ditinggal pergi sang empu untuk selamanya. Bupati yang sedang menjabat, Ir. Syafruddin Nur, MSi. Wafat.

Tapi itu tidak berlangsung lama, riuh mulai nampak di pelupuk mata, sebuah pagelaran sedang dirancang. Ya! Untuk kali kedua, Pangkep menggelar pemilukada langsung. Tak tanggung-tanggung, ada lima pasangan kandidat yang diusung koalisi partai. Satunya lagi maju secara independen.

Tentu ada pertanyaan besar yang perlu dijawab di balik sejumlah terobosan program yang telah dicanangkan Bupati sebelumnya. Bagaimana pun juga, keberanian Syafruddin Nur patut diapresiasi terkait program populisnya yang dikenal dengan 9 gratis yang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya, ini sebuah prestasi dalam sejarah pemerintahan daerah di Pangkep dalam semangat otonomi daerah.

Bayang-bayang inilah yang menjadi hantu bagi keenam pasangan yang tengah bertarung kala itu. Jika dipetakan, kita bisa memberi label sederhana sebagai berikut: Pertama, kandidat emosional, pada kategori ini dua pasangan bisa dimasukkan, yakni Taufik Fachruddin/Hj. Nurul Jaman dan H. Mansyur/Basri Hasan. Kedua, kandidat pemecah suara. Yakni pasangan Kamrusamad/Rizaldi Parumpa. Ketiga, kandidat masa lalu, Baso Amirullah/Andi Bau Kemal. Keempat, kandidat petarung. Untuk kategori ini, dua pasangan layak dimasukkan, yakni Syamsuddin A. Hamid Batara/Abdurrahman Assegaf dengan Fadillah Mallarangang/Abdul Muis.

Pengkategorian yang saya lakukan ini masihlah berupa gejala efek dari bentuk sosialisasi yang ada maupun desas desus yang beredar di warung kopi ketika itu. Namun intinya, ialah kehadiran kandidat-kandidat ini tiba-tiba saja menguak menjelang pemilukada, sehingga yang terbangun hanyalah jalinan sejarah (ingatan) antar kandidat dengan konstituen. Bahwa kandidat ini dan itu merupakan asli daerah, hanya saja berkarir di luar.

Bila kita mengeja ulang program-program yang didendangkan, maka sangat jelas kepura-puraan itu. Karena hampir mirip dan sangat klise sekaligus melangit. Seolah itu bisikan yang turun dari dewa.  

Dan hari kini, pertanyaan mendasar tentang kelanjutan program yang populis akhirnya tak terjawab. Kita diperhadapkan pada soal baru yang tak kunjung selesai. Sekali lagi, kepemimpinan bukanlah efek dari riuh benda-benda yang melayang-layang di atas kepala kita.

Gejala Perubahan

Di awal tahun 2010 pula, sebuah program yang bertujuan pada peningkatan sumber daya manusia kaitannya dengan pemahaman demokrasi, digelar oleh Lembaga Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR-Sulsel) atas dukungan dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID-Jakarta).

Kehadiran sekolah demokrasi ini jelas menjadi oase di tengah minimnya program dalam memberikan proses pembelajaran yang terstruktur guna mengecek dan memahami perkembangan tata kelola pemerintahan. Nah, saya kira pada wilayah inilah konsentrasi yang coba dijawab oleh program ini. Hal ini bisa dilihat dari modul pembelajaran yang ada. Meski kemudian, Yayasan Lapar selaku eksekutor program memberikan pendekatan kontekstual kepada peserta.

Sehingga program Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP), saya kira tak bisa diperhadapkan pada pertanyaan teknis yang meminta jawaban praktis. Karena program ini jelas menggunakan kata ‘sekolah’ yang menandakan adanya bentuk proses yang sedang berlangsung. Hanya saja, komposisi peserta yang terlibat pada tiga angkatan, adalah mereka yang sejauh ini telah terlibat aktif dalam proses gerakan pressure di Pangkep. Boleh dikatakan 70% unsur peserta berasal dari kelompok sosial (Masyarakat Sipil), sisanya terbagi  ke dalam dua sasaran utama yang awalnya dimaksudkan sebagai latar belakang peserta. Seperti pelaku bisnis dan pemerintahan.

Dominasi satu unsur inilah yang saya kira kelak menjadi ‘duri’ baik dalam proses pembelajaran maupun kehadiran komunitas alumni (KKDP). Karena sejarah gesekan dari luar turut hadir dalam satu ruang. Kita tahu, sejarah organisasi masyarakat sipil di Pangkep tak bisa dilepaskan dari garis vertikal kekuasaan. Dengan kata lain, gerak-gerik kekuatan sipil yang terorganisir adalah efek dari keputusan kebijakan yang berlangsung.

Lantas jika demikian, variabel apakah yang bisa diterapkan guna melihat dampak Sekolah Demokrasi Pangkep selama tiga tahun ini (2010-2012). Saya kira, kita perlu meninjau ulang komposisi materi setiap angkatan. Pada konsep pembelajaran out class misalnya, jelas ada yang berubah dari angkatan pertama ke angkatan kedua yang mungkin berlaku pula pada angkatan ketiga. Lalu tingkat konsistensi peserta itu sendiri dalam memanfaatkan variasi pembelajaran yang ‘dirancang ulang’ oleh penyelenggara (Lapar). Misalnya dengan pelatihan jurnalis, advokasi kebijakan, dan pemetaan konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Jika kita manggut pada konsentrasi awal program sekolah demokrasi ini, maka barang tentu sudah bisa mengurai dan menerka efek pada setiap peserta yang menuntaskan keseluruhan proses pembelajaran. Karena program pendidikan orang dewasa (andragogi) ini fokus pada penggugahan nalar dan perubahan pola pikir.

Paling tidak, ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam diri peserta (Alumni). Suatu rasa yang kelak mengusik ketenangan kita untuk selalu berbuat. Itulah sebuah gejala, dan saya kira itu perlawanan.

***

Pangkep, 23 November 2012



Komentar

Postingan Populer